Berikut Ini Pandangan Fraksi-fraksi DPRD BU Atas RAPBD 2023

JOUR-NAL.COM – Pasca penyampaian Nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 oleh Bupati Bengkulu Utra Ir. H Mian pada 8 November lalu, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara gelar Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi di ruang Rapat Paripurna DPRD BU pada Senin 14 November 2022.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, S.H, didampingi, Waka I Juhaili S.IP dan Waka II Herliyanto, S.IP. Paripurna ini disebut berdasar kepada berita acara rapat Banmus Nomor : 15/BA/BANMUS/2022  mengagendakan jadwal pembahasan ini.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Beni Bumansyah, S.AP, menyampaikan  7 point, antara lain kebijakan pembagunan, percepatan pemulihan ekonomi, pokok pikirkan anggota dewan, terkait penyusunan APBD 2023, mengigatkan kebijakan pemerintah daerah, padandaga fraksi terhadap OPD, pelaksanaan APBD.

“Diharapkan APBD tahun 2023 kedepannya dapat digunakan dengan sasaran program pembagunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan fraksi PDIP sangat prihatin atas musibah OTT yang terjadi pada lingkungan Dispendik beberapa waktu lalu,” ujar Beni.

Kemudian Fraksi Golkar juru bicara Sudarman, S.IP, menyampaikan, fraksinya menyambut baik atas arahan Bupati BU pada segenap kepala OPD agar proaktif dalam pembahasan APBD 2023 antara TAPD bersama Banggar.

“Fraksi Golkar terus mengoptimalkan perannya dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap proses-proses penyusunan anggaran, taat asas serta penguatan prioritas program pemerintah tetap menjadi kebijakan fraksi Golkar,” sampai Sudarman.

Sementara juru bicara Fraksi Gerindra, Agus Riyadi, S.Si,M.S, memastikan pihaknya mendorong kepastian guna mewujudkan pelayanan secara maksimal baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur, dalam rangka meningkatkan PAD serta pemerataan pembangunan daerah.

“Diharapkan pemerintah daerah menepatkan kepala OPD yang beritegritas dan berjiwa kesatria, sesuai ahli bidang pengalaman maupun pendidikannya. Bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya dan mengakui kesalahan maupun kehilafannya,” ucap Agus Riyadi.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah BU tahun 2023. lanjut Agus, akan dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan fisi dan misi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat BU,” ungkap Agus Riyadi, S.Si,M.Si

Sedangkan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Eko Putra, menyebut, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini harus ditingkatkan demi mewujudkan visi misi kepala daerah yang dinilai semakin progresif.

“Perlu adanya perhatian serius pihak pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2023, demi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga diharapkan dapat menepatkan aparatur ASN sesuai bidangnya masing-masing”, kata Eko.

Berikutnya pandangan Edi Putra, selaku juru bicara Fraksi PAN mengungkapkan, pihaknya mendorong APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 ini lebih mengarah kepada program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Perlunya penataan birokrasi sehingga APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dapat memprogramkan kembali penerimaan P3K di APBD 2023 sesuai kebutuhan daerah,” katanya.

Harapan Dwi Tanto selaku juru bicara Fraksi Deasen BU, agar APBD 2023 bisa dipertanggung jawabkan untuk kesejahteraan suluruh masyarakat BU. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat serta daerah.

Untuk pandangan terakhir disampaikan oleh juru bicara Fraksi Nurani Indonesia Sejahterah disampaikan, Agus Tanto, Dia menyebut APBD 2023 sebagai mata rantai APBD sebelumnya, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Bengkulu Utara secara merata dan menyeluruh.   ADVERTORIAL  

/

Komentar

Artikel Lainnya