DPRD BU Bahas Perubahan APBD 2022 Bersama TAPD

JOUR-NAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara gelar rapat bersama TAPD dengan agenda membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna, Selasa 11 Oktober 2022.

Pembahasan dilakukan berdasarkan surat Bupati Bengkulu Utara Nomor : 916/5304/BKAD tanggal 10 Oktober 2022 perihal penyampaian surat keputusan Gubernur atas rancangan peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.

Rapat digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan rapat di ruang rapat paripurna lantai dua dewan secara tertutup. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD BU Sonti Bakara, S.H, yang didampingi waka I Juhaili, S.IP, waka II Herliyanto, S.IP.

Ketua DPRD BU Sonti Bakara, S.H, terhadap awak media ini menjelaskan, agenda acara ini membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Perubahan tahun 2022.

“Kita bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Bengkulu Utara, melaksanakan rapat hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan 2022,” ucap Sonti Bakara.

Lanjut Sonti, harapan pihaknya pengunaan anggaran kedepannya benar-benar dapat dilakukan secara efektip efeksien maupun secara transprans pengelolahan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan rapat ini untuk mengetahui hasil evaluasi Gubernur terhadap terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Serta mendengarkan penjelasan pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Bengkulu Utara, supaya ada kesepakatan agar dapat anggaran tersebut digunakan secara efektip efeksien,” katanya.

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Plt Sekdakab Bengkulu Utara, H. Fitriansyah, S,STP, MM, bahwa rapat antara Banggar Dewan maupun TAPD, bersama-sama menelaah APBD perubahan yang sudah di evaluasi oleh Gubernur.

“Pembahasan dilakukan guna mendapatkan kesepakatann dan mendapatkan Nomor register dari Gubernir itu sendiri dalam penggunaan anggaran,” ucap Fitriansyah.   ADVERTORIAL  

/

Komentar

Artikel Lainnya