KEJ oh KEJ | Oleh : Kamsul Hasan

Opini619 views

SABTU : 21 AGUSTUS 2021

Saat berjumpa jurnalis atau wartawan di berbagai daerah ada pertanyaan yang hampir seragam tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

KEJ oleh banyak teman dianggap sudah JADUL, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan media kontemporer.

Pertanyaannya kenapa produk pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan 14 Maret 2006 tidak direvisi saja ?

Kenapa Dewan Pers lebih memilih tambal sulam untuk menutup “kelemahan” Kode Etik Jurnalistik, dengan berbagai pedoman.

Tahun 2011, Dewan Pers membuat Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang salah satu butirnya pengecualian terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ.

Delapan tahun kemudian tepat pada HPN 2019 lahir Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang mengoreksi Pasal 5 KEJ.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana derajat kedudukan KEJ dan pedoman yang sama-sama produk Dewan Pers bila saling bertabrakan.

Bagaimana bila berita memenuhi PPMS tetapi tidak sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ ? Padahal KEJ adalah perintah UU Pers !

Selain itu bagaimana bila berita berpedoman pada Pasal 5 KEJ, tetapi melanggar Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Nah, soal yang terakhir ini perdebatan lebih seru. KEJ adalah turunan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sementara melanggar PPRA dalam hal membuka identitas anak berhadapan dengan hukum juga melanggar Pasal 19 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

KEJ oh KEJ, seharusnya engkau menjadi panduan kerja jurnalistik, bukan menjadikan problem kerja jurnalistik.

Bila memang sudah tidak memadai sebaiknya direvisi. Intisari berbagai pedoman dimasukkan menjadi KEJ terbaru sehingga menjadi panduan.

Semoga Dewan Pers yang baru dapat melakukannya. Aamiin.

Kamsul Hasan merupakan Ahli Pers, Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen IISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014

/

Komentar