oleh

Massa Tuntut, Politisasi Bansos Tunai Kemensos Diusut Tuntas

JOURNAL SITUBONDODalam menuntut pengusutan kasus dugaan politisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) kemensos, Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bawaslu (AMPB) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Situbondo, Selasa (24/11/2020).

Politisasi bansos tunai diduga dilakukan oleh oknum RT dengan mengarahkan agar para penerima bansos dari Kementerian Sosial itu memilih pasangan calon bupati dan calon wakil bupati petahana.

“Dugaan pelanggaran dalam penyaluran bansos tunai dari Kemensos tersebut, Bawaslu bisa menjerat pelakunya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” kata Koordinator aksi Anis Mukaddas dalam orasinya

Anis juga meminta Bawaslu tetap harus bekerja profesional mengusut tuntas dugaan pelanggaran penyisipan gambar pasangan calon petahana di dalam surat undangan penerima bansos tunai dari Kementerian Sosial.

“Ini negara hukum, siapapun yang melanggar hukum harus ditindaklanjuti. Bawaslu harus bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, proses bagi siapapun yang melanggarnya” ucapnya.

Pengunjuk rasa juga menuntut penindakan terhadap warga yang berusaha menghalangi tugas Panwascam Mangaran saat hendak menertibkan baliho paslon 02 karena melanggar dan tidak sesuai aturan KPU.

“Warga yang menghalangi panwascam saat akan menertibkan baliho salah satu paslon juga harus diusut tuntas” kata Anis.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Murtapik saat menemui pengunjuk rasa dan menyampaikan bahwa Bawaslu telah memutuskan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran politisasi undangan penerima bantuan sosial tunai (BST) yang disisipi gambar salah satu pasangan calon.

“Kami (Bawaslu) bekerja sesuai peraturan dan undang-undang. Dan kami bekerja disumpah hanya patuh dan tunduk peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.

Dan beliau juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran BST di Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, sudah dijadikan temuan oleh Panwascam Asembagus dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Situbondo.

“Setelah melakukan pleno dan diputuskan kasus dugaan politisasi bansos tunai dari Kementerian Sosial yang berpotensi pelanggaran pidana itu akan segera dibahas bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu/kepolisian dan kejaksaan),” ucapnya

Pantauan dari Alarm News Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib namun para demonstran di sarankan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang diawasi oleh petugas kepolisian setempat.

Pewarta : AJYI SAKA

Komentar

Artikel Berikutnya