oleh

Pemko Kembali Klaim Lahan Pasca Tambang 393 Aset Milik Daerah

JOUR-NAL_SAWAHLUNTO – Pemerintah Kota Sawahlunto kembali mengklaim lahan pasca tambang PT BA UPO di Kandi sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020.

Pemko menilai bahwa lahan pasca tambang seluas 393 hektar di Kandi, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto merupakan lahan yang pada tahun 2004 pernah diserahkan PT BA UPO kepada pemerintah Kota Sawahlunto.

” Tahun ini, kawasan 393 kembali saya masukan kedalam catatan aset milik Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto,” ujar Deri Asta baru baru ini

Bukti penyerahan hak pengelolaan aset dibuktikan melalui surat penyerahan aset dari GM PT BA UPO saat itu kepada Walikota Sawahlunto Ir H Amran Nur atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan itu, sejumlah fasilitas wisata dan olahraga dibangun di kawasan Kandi. Pemko Sawahlunto juga membangun sarana infrastruktur jalan dua jalur dengan nilai investasi ratusan milyar rupiah.

Deri Asta mengatakan, kawasan Kandi pernah dihapus sebagai aset milik pemerintah daerah dalam catatan Badan Keuangan Anggaran Daerah (BKAD) pada tahun 2015. Dihilangkan dari daftar aset, kata Deri, lantaran ingin mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI

“Sudah diserahkan dulu, tapi dikeluarkan lagi karena ingin mendapatkan WTP,” kata Deri Asta

Namun belakangan pihak tambang PT BA tidak mengakui penyerahan aset tahun 2004 tersebut, sebab dikatakan belum ada penghapusan aset dan tidak pernah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang (RUPS) BUMN.

PT BA UPO mengklaim kawasan 393 di Kandi masih menjadi aset milik BUMN dengan cara mengukur ulang dan memberi patok tanda batas di Kandi di akhir tahun 2019 lalu.

Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan Anggaran Daerah (BKAD) Desismon, S.Kom dijumpai diruang kerjanya, Selasa, 3 Maret 2020 membenarkan bahwa kawasan 393 telah dibukukan kembali menjadi aset milik pemerintah daerah kota Sawahlunto tahun 2020.

Pembukuan kembali aset tersebut dikatakan Desismon tidak akan berpengaruh terhadap Opini WTP kedepan karena telah disertakan dengan catatan strategis.

Desismon mengatakan, bahwa pihak PT BA UPO juga tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah di Kandi berdasarkan peraturan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bahkan, diungkapkan Desismon, tanah tanah yang diklaim milik PT BA UPO sebagian besar tidak memiliki sertifikat, misalnya, Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang hanya punya HGB atau Hak Guna Bangunan. PT BA UPO tidak punya sertifikat hak milik atas tanah terhadap aset tersebut.

” Pemerintah hanya menerbitkan izin Usaha Pertambangan (IUP), sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tidak bisa menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada PT BA UPO lantaran mereka juga tidak punya alas hak,” kata Desismon

Diketahui, Pemko juga punya kepentingan di lahan 393 hektar tersebut untuk pengembangan wilayah dengan membangun pusat perkantoran pemerintahan yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Namun sejauh ini, upaya Pemko untuk mengeksekusi rencana tersebut masih terkendala dengan status sertifikat kepemilikan tanah.

Pemerintah pusat dikatakan Deri Asta, tidak bisa mengucurkan anggaran pembangunan gedung kantor yang baru tanpa disertai bukti sertifikat kepemilikan tanah yang sah oleh pemerintah daerah, sebagai syarat utama dalam kucuran anggaran APBN

Contoh kasus terjadi ketika pembangunan kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto di Kandi. Hingga kini, gedung lembaga yudisial negara tersebut tidak memiliki dokumen yang sah terkait kepemilikan hak atas tanah.

Ironis memang! Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto ternyata dibangun diatas tanah tanpa sertifikat. Pihak Mahkamah Agung (MA) dikabarkan terus mendapatkan temuan terhadap pelaporan aset mereka oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI.

Komentar

Artikel Berikutnya