Puluhan KK di Bengkulu Utara Jadi Korban Jaringan Listrik Ilegal

JOUR-NAL.COM BENGKULU UTARA – Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) di Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara jadi korban jaringan listrik ilegal. Pasalnya, jaringan listrik yang diprogramkan oleh pemerintah desa setempat melalui dana desa (DD) tahun 202 tersebut diputus oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (persero) Bengkulu.

Salah seorang warga setempat, Indar, menyebut, selain dilakukan pemutusan pada pasokan arus listrik, Tim P2TL PLN Bengkulu juga menyita seluruh KWH meter yang terpasang di rumah warga. Lantaran KWH meter yang dibeli oleh masyarakat lewat Pemerintah Desa itu disebut oleh pihak PLN merupakan KWH meter bodong alias ilegal.

“Sampai hari ini belum hidup listriknya. Bahkan KWH meter kami juga ikut disita atau dicabut oleh Tim P2TL. Penyitaan dilakukan karena KWH yang kami dapatkan itu katanya bodong atau tidak terdaftar di PLN,” sebut Indar.

Dalam program listrik desa yang menghabiskan Dana Desa hingga ratusan juta itu, lanjut Indar, warga mengeluarkan uang administrasi mencapai Rp 2,8 juta, yang katanya untuk membeli KWH meter dengan daya 900 VA. Selain itu, warga juga dikenakan biaya pemasangan instalasi listrik di rumahnya.

Namun sayangnya, harapan masyarakat untuk bisa mencicipi fasilitas listrik itu pupus. Ini lantaran program listrik yang dikerjakan oleh desa bertentangan dengan status kawasan dan dianggap ilegal.

“Kwitansi pembayaran sampai bukti penarikan KWh oleh Tim P2TL semua ada dengan kami,” bebernya.

Lebih lanjut Indar menegaskan, persoalan ini sudah dimusyawarahkan di Kantor PLN Bengkulu. Salah satu hasilnya, mantan kepala desa siap bertanggung jawab dan akan mengembalikan seluruh uang warga.

“Mantan Kades sudah membuat pernyataan. Bahwa yang bersangkutan akan membayar denda ke PLN dan mengembalikan uang masyarakat. Tapi sudah 4 bulan belum ada pengembalian uang warga,” tuturnya.

Pihaknya memastikan, sampai saat ini masih menunggu itikad baik mantan kepala desa. Namun, jika hal ini tak kunjung terealisasi, warga bakal melaporkan kerugian ini sebagai tindak penipuan ke aparat penegak hukum.

sementara itu, Kades Tanjung Kemenyan periode 2022-2028, Rugiono, mengaku tidak mengetahui persis persoalan jaringan listrik ilegal yang ada di Dusun II. Bahkan Rugiono beberapa kali menolak untuk mengomentari masalah ini.

“Tidak tahu saya bagaimana proses dan kelanjutannya. Itu program peninggalan kades sebelumnya. Dan itu masih menjadi tanggung jawab kades lama. Kalau mau lebih jelas mungkin bisa ditanya langsung ke warga yang ikut program tersebut,” ucap Kades.

/

Komentar

Artikel Lainnya